Pejabat Jalan Pejabat: Memahami Perilaku Pemilik Otoritas dalam Dua Dimensi

PEJABAT JALAN-JALAN PEJABAT 

[pernah dimuat di Harian Cenderawasih Pos, 2017]

Oleh : akbar silo [Pemerhati Masalah Pembangunan]

Membincangkan berita menarik akhir-akhir ini, seorang sahabat saya berkelakar: “menjadi pejabat di masa sekarang ini, susah; mau cari kerabat dibilangin mau merambat”, mau cari tempat menambat dibilangin mengembat”. Saya rasa geli juga mendengarnya, semuanya jadi BAT..., BAT..., BAT...,BAT…. Dia tak tahu kalau BAT itu bisa jadi ”Biar Aja Tooooo....”. Pejabat cari jalan boleh, asal jangan jalan-jalan saja.

JALAN PEJABAT : CARI KERABAT

Jalan pejabat adalah seseorang yang sedang meniti tataan alur yang harus ditempuh sesuai tugas dan fungsinya dalam memegang jabatan. Maka, dalam rangka memutar roda pemerintahan dan menata pembangunan, PEJABAT mesti mencari JALAN yang tepat. Titian menuju visi yang didambakan. Mencari jalan yang tepat bermakna strategis karena harus menemukan pilihan terbaik dan berdimensi jangka panjang. Tetapi hal ini tidaklah mudah. Seorang pejabat memerlukan kerabat –mereka menyebutnya sahabat- untuk menambat hati. Jikalau hati telah tertambat, maka akan memudahkan terjadinya kerja sama, tapi jikalau sebaliknya, yang terjadi adalah kerja sama. Peter Drucker (1954) bilang “What is our business and what should it be”, yang sesungguhnya bermaksud menggiring pemaknaannya pada terminologi pencarian jalan yang tepat, yaitu strategi. Terus… Prof. Salusu (1994) bilang lagi: “Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.” Jadi, jalan yang tepat adalah jalan yang menguntungkan sehubungan dengan tugas seorang pejabat dan bagaimana menjalankan tugas tersebut. Pejabat yang menyadari bagaimana seharusnya menjalankan tugas tersebut akan mencari mitra, karena tak mungkin lah yaaauw.... bisa kerja sendiri. Makanya salah satu jalan pejabat adalah mencari dan menemukan kerabat-sobat. Di sinilah sesungguhnya arti pentingnya seorang pejabat meninggalkan kantornya untuk menjalankan tugasnya mencari mitra kolegial.

PEJABAT JALAN-JALAN : JADI PERAMBAT

Sebaliknya, pejabat jalan-jalan itu adalah seorang pejabat yang pada dasarnya hanya ingin menggunakan jabatannya untuk menjadi tourist, bukan mencari tourist. Jika demikian halnya, pejabat tersebut hanya akan menghabiskan waktunya untuk merambat dari suatu tempat yang indah, dan ke tempat yang lebih indah lagi. Konsekwensinya, seluruh sumberdaya organisasi akan diembat habis..., pelan tapi pasti akan ludes dibabat deh..... Pejabat yang memilih tipe ini adalah penghambat pembangunan, karena tidak memiliki strategi pengembangan, kecuali hanya taktik penambangan pribadi, dan tidak cakap mengelola masa depan. Bayangkan.... kalau RPJM[N-D] dari periode ke periode, kita hanya sibuk jalan-jalan.... pupuslah masa depan itu.

JANJI POLITIK DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Keputusan strategik untuk memenuhi janji politik perlu diambil sesegera mungkin, agar tidak terjadi kevacuman gerak laju implementasi misi mencapai visi. Untuk itu diperlukan analisis panjang mengenai lingkungan internal dan eksternal organisasi pemerintahan [seperti sering diungkapkan oleh Dr. Ruslan – mantan perencana profesional Bappeda Sulsel dan Bappenas RI]. Perpaduan hasil analisis internal-eksternal yang apik menelorkan suatu strategi jitu, di mana seluruh sumberdaya internal dimampukan dalam memainkan peran dan kontibusinya seoptimal mungkin. Pada saat bersamaan, orientasi keluar diperlukan untuk membuka jaringan kemitraan yang dapat menyumbangkan nilai tambah bagi kemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, suatu organisasi modern sebaiknya menampilkan batas-batas peran pejabat secara jelas dalam kerangka jaringan kerja yang terkoordinasikan dan terintegrasikan.

Agak aneh, jika disuarakan bahwa para pejabat di daerah selalu berada di luar dan menjadi lupa pada perjuangan merealisasikan janji politiknya dengan tupoksi untuk membangun masyarakat [sesuai visi dan misi nya]. Pertanyaanya adalah : ”kok begitu ?” atau ”ah... yang benar ?” Ini adalah respon keraguan dari seorang anak bangsa. Terlepas apakah sinyalemen itu benar atau salah, ada baiknya jika kita mencermatinya dari perspektif manajemen keorganisasian :

1.Pemaknaan janji politik

Kemungkinan yang bisa terjadi adalah membiasnya pemaknaan atau penerjemahan issu kampanye. Kalau ada slogan, misalnya sebagai contoh saja : ”Boss masuk Desa Lagi”. Sebaiknya tidak diterjemahkan secara apa adanya, sebab yang dimaksudkan bukan berarti bahwa yang bersangkutan harus turun langsung ke desa-desa. Tetapi lebih pada kandungan maksud bahwa program atau kegiatan pembangunan yang harus turun ke desa-desa. Ini yang penting dan harus dilakukan sebagai upaya memenuhi janji politik dan menyelesaikan issu kampanye pembangunan (people centered development: meminjam istilah David C. Korten). Semoga saja hal ini telah dirancang dengan baik di dalam rencana pembangunan [RPJMN/D] dan mulai dilaksanakan secara konsisten pada tahun-tahun mendatang, di mana publik diberi peluang yang luas untuk ikut serta mengawasi.

2.Strata Peran Pejabat

Reformasi birokrasi pemerintahan yang diwacanakan akhir-akhir ini, berimplikasi pada bagaimana mendudukkan para pejabat dalam skala organisasi pemerintahan dengan peran-peran yang jelas, sehingga tidak terjadi reduksi peran atau redundansi peran. Reduksi peran dapat terjadi manakala seorang pejabat tidak menjalankan fungsinya sebagaimana seharusnya, tetapi di dorong ke bawahan, atau didorong ke atasan. Sebaliknya, redundasi peran dapat terjadi manakala seorang pejabat mengambil alih fungsi-fungsi atasannya, atau malahan mengintervensi fungsi-fungsi bawahannya. Terkait dengan itu, maka dalam perspektif manajemen pemerintahan, posisi Pemimpin sebagai Top Manajemen (TM) atau Manajer Eksekutif Puncak (MEP), yang berarti memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan, yang diwujud nyatakan dalam kerangka pembagian peran serta pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.

Apabila peran-peran telah terbagi habis serta wewenang dan tanggung jawab telah terdistribusikan, maka MEP dapat berkonsentrasi untuk berpikir dan bertindak strategik dalam mengembangkan organisasi. Dalam hal ini, MEP berfokus pada bagaimana mencari dan mendapatkan ”peluang” yang ada, serta meredam ”tantangan” yang mungkin dihadapi, sebagaimana dikatakan oleh de Bono (1994), bahwa everyone is surrounded by opportunities, but they only exist once they have been seen. And they will only be seen if they are looked for”. Oleh karena itu, MEP tidak perlu disibukkan dengan hal-hal yang lebih bersifat teknis operasional karena telah menjadi bagian dari fungsi-fungsi bawahan. Jadi, asal bermanfaat bagi pengembangan organisasi atau masa depan pembangunan daerah mengapa tidak memberikan kesempatan kepada MEP untuk meraih peluang. Bukankah salah satu ciri organisasi modern adalah ”kekuatan yang dibangun dari jaringan kemitraan ?”. Maka, jalan pejabat menggandeng kerabat yang mau bermitra, untuk berinvestasi dalam pembangunan daerah, perlu disokong. Zaman sekarang ini, telah menjadikan ”kemitraan” sebagai bagian integral dari kekuatan sumberdaya organisasi.

Oleh karena MEP menghabiskan waktunya untuk memainkan peran outward looking”, maka Manajemen Tingkat Menengah dan Manajemen Tingkat Bawah, sebaiknya dapat memanfaatkan peluang kemitraan yang diperoleh tersebut dengan menjabarkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang menyentuh hajat hidup masyarakat hingga ke kampung-kampung terpencil dan tertinggal.

3.Urusan eksternal dan urusan internal : Mana duluan ?

Keduanya sama pentingnya, sehingga mestinya berjalan seiring pada saat yang sama. Sambil melakukan pembenahan internal, peluang kemitraan harus terus dicari dan ditemukan. Manakala urusan eksternal diprimadonakan sementara pembenahan internal hanya dipandang sebelah mata, hanya akan menimbulkan kekacauan manajemen organisasi. Siapa yang akan menindak lanjuti peluang yang telah diraih ? Apakah organisasi telah cukup kapabel ? Apakah telah tersedia aparat perencana, pelaksana, dan pengawasan yang handal ? Oleh karena itu, secara internal organisasi pemerintahan perlu dipersiapkan hingga ke strata paling bawah.

Sebaliknya, manakala hanya berfokus pada pembenahan internal saja, maka organisasi akan kehilangan banyak waktu untuk meraih peluang. Ketika pembenahan internal, baru selesai dirampungkan, peluang yang ada telah dimiliki oleh kompetitor lainnya. Organisasi akan kalah langkah, karena MEP disibukkan oleh pendekatan inward looking. Reinventing birokrasi mestinya dirumuskan dalam konteks ”menata ulang manajemen pemerintahan dan meraih peluang kemitraan untuk membangun dengan keunggulan global (diadaptasi dari judul buku Riant Nugroho D. ”Reinventing Indonesia (2001).

Akhirnya, Osborne dan Gaebler (1993), mengungkapkan 10 prinsip Tata Pemerintahan yang baik, ketika gusar mendapati penyimpangan sikap dan perilaku para pejabat pemerintahan di berbagai belahan bumi ini. Tiga di antaranya adalah : tranparansi, akuntabilitas, profesionalisme. Andaikan semua pihak di jajaran pemerintahan kita ini dapat menerapkan 3 prinsip tersebut dengan baik, tentu sinyalemen di atas tidak perlu ada Selanjutnya, perlu ada komunikasi yang baik untuk saling memahami dalam konteks fungsi dan peran bersama membangun daerah untuk kejayaan bangsa.

Perilaku pejabat jalan pejabat menjadi topik yang menarik untuk diulas, terutama dalam konteks sosial dan politik. Dalam pendidikan dan pemerintahan, perilaku ini tidak hanya memengaruhi keputusan administrasi tetapi juga mencerminkan karakter sebuah institusi. Dalam pembahasan ini, kita akan menganalisis perilaku pemilik otoritas dalam dua dimensi: individu dan kolektif.

4.Dimensi Individu: Karakter dan Etika

Dimensi individu dari pejabat jalan pejabat mencakup karakter, integritas, dan etika. Pemilik otoritas sering kali dihadapkan pada tekanan untuk membuat keputusan yang tidak hanya legal tetapi juga etis. Pada titik ini, penting bagi seorang pejabat untuk menyeimbangkan tanggung jawab kepada publik dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketidakjelasan di area ini dapat membawa masalah yang lebih besar, terutama jika pejabat tersebut berpihak pada satu kelompok yang memiliki pengaruh politik.

5.Dimensi Kolektif: Pengaruh terhadap Masyarakat

Di sisi lain, dimensi kolektif mengacu pada bagaimana perilaku pemilik otoritas berdampak pada masyarakat luas. Di sinilah kekuasaan kolektif pejabat jalan pejabat terlihat. Ketika para pejabat bekerja sama dalam kebijakan publik, mereka harus menyadari bagaimana keputusan mereka akan mempengaruhi warga. Namun, sering kali keputusan tersebut difilter oleh agenda politik yang dapat mengurangi dampak positifnya bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa perilaku pejabat tidak hanya memengaruhi satu individu, tetapi dapat memengaruhi seluruh populasi.

KESIMPULAN

Memahami perilaku pemilik otoritas dalam dua dimensi ini sangat penting untuk mengembangkan kebijakan yang lebih adil dan transparan. Masyarakat harus lebih kritis dalam mengevaluasi tindakan pejabat jalan pejabat untuk memastikan bahwa mereka menjalankan amanahnya dengan baik. Hanya dengan cara inilah kita dapat mencapai tata kelola yang lebih baik dan mendukung kemajuan masyarakat secara keseluruhan.